Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia kembali menyelenggarakan penganugerahan Hassan Wirajuda Perlindungan WNI Award (HWPA) yang ke-III pada tanggal 13 Desember 2017 mendatang. Penganugerahan HWPA tersebut ditujukan kepada 7 kategori yakni individu, kelompok dan organisasi baik di dalam maupun yang berada di luar negeri dan peduli terhadap perlindungan WNI di luar negeri.
Nama mantan Menteri Luar Negeri RI, Hassan Wirajuda dipilih karena ialah inisiator dari pengarusutamaan perlindungan WNI di luar negeri.
Perlindungan terhadap WNI di luar negeri termasuk sebagai salah satu dari empat prioritas politik luar negeri oleh Kementerian Luar Negeri Indonesia.
“Tugas perlindungan WNI bukan hanya tugas Kemlu. Semua pihak punya rasa ownership untuk isu ini,” disampaikan oleh Direktur Perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia (PWNI-BHI) Kementerian Luar Negeri RI, Lalu Muhammad Iqbal, seperti ditulis Antara, Rabu (23/8/2017).
Iqbal menegaskan bahwa perlindungan terhadap WNI di luar negeri tidak dapat hanya dilaksanakan oleh Kemenlu saja, melainkan juga membutuhkan kerjasama yang aktif antara para pemangku kepentingan lainnya.
Maka, melalui HWPA tersebut dapat memperluas basis dukungan dan motivasi terhadap upaya-upaya perlindungan terhadap WNI di luar negeri dari dan kepada semua pihak.
Serangkaian proses penentuan nominator yang cukup panjang juga dilakukan. Bermula dari bulan Agustus hingga bulan Desember 2017 mendatang. Dikutip dari surat Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia melalui Direktorat Jenderal Protokol dan Konsuler bernomor 20285/WN/10/2017/66 tanggal 26 Oktober 2017 disebutkan bahwa Desa Jenggik Utara adalah desa peraih calon nominator HWPA 2017 tersebut.
Seperti dikutip pada akun Facebook Yuda Aza (Bapak Suparni), seorang Aparatur Desa dan sekaligus pemerhati TKI di Desa Jenggik Utara menyampaikan, “Perjuangan panjang dan kerja tanpa pamrih yang dilakukan oleh LSD, KKBM Jenggik Utara bersama Pemdes Jenggik Utara membuahkan hasil, hal ini terbukti dengan masuknya Desa Jenggik Utara dalam Nominasi Hassan Wirajuda Perlindungan WNi di luar negeri oleh Kementerian Luar Negeri RI. Thanks to BNP2TKI #BP3TKI #ADBMIfondation”
Setelah dikonfirmasi terkait hal tersebut, Bapak Suparni menjelaskan bahwa LSD (Lembaga Sosial Desa) bentukan Yayasan ADBMI sejak 2007 lalu tetap aktif menangani kasus-kasus terkait isu buruh migran. Hingga pada bulan Juli 2017 lalu, BNP2TKI membentuk Komunitas Keluarga Buruh Migran (KKBM) sebagai salah satu perpanjangan tangan untuk intensifitas program perlindungan terhadap isu-isu TKI dapat ditanggapi dengan cepat yang juga digerakan oleh LSD Desa Jenggik Utara.
Comments