Pekerja migran Indonesia erat kaitannya dengan keterbatasan finansial. Oleh karena itu, alasan paling tinggi menjadi PMI salah satunya karena alasan ekonomi.
Dengan keterbatasan ekonomi, kebanyakan masyarakat yang menjadi PMI memilih untuk meminjam di sanak keluarga ataupun saudara untuk membiayaan pemberangkatan. Di samping itu juga untuk mengurus semua kelengkapan administrasi menjadi PMI, seperti paspor, medical check up dan lainnya.
Meminjam atau pinjaman menjadi salah satu sumber pembiayaan paling tinggi untuk menjadi PMI. Sumbernya pun beragam, dari bank, keluarga, koperasi dan lainnya. Tak jarang juga, meminjam sertifikat untuk digadaikan jika pembiayaannya besar.
adbmi.org - Advokasi Buruh Migran Indonesia atau ADBMI Foundation menyoroti soal kredit usaha rakyat (KUR) yang diperuntukan bagi Pekerja Migran Indonesia. KUR PMI yang dicanangkan untuk membiayai pemberangkatan PMI perlu dipertimbangkan mekanisme penyalurannya.
Fauzan field staf ADBMI Foundation menilai perlu adanya perbaikan regulasi KUR PMI, terutama pada tatanan aplikasi dan implementasinya yang harus berpihak pada pekerja migran indonesia.
Fauzan menyebutkan bahwa sekitar 77,3% masyarakat yang menjadi PMI, biaya pemberangkatannya bersumber dari pinjaman. Data tersebut di peroleh dari hasil pendataan Lembaga Sosial Desa (LSD) di desa program ADBMI dan AWO International.
"pinjaman tersebut sangat beragam, ada yang minjam di koperasi, keluarga ataupun saudara. Bahkan meminjam di temannya dengan bunga yang relatif tinggi," imbuh Fauzan saat diwawancarai, 6/1/2025.
Diketahui bahwa desa dampinganADBMI berada di Desa Telagawaru, Kalijaga Timur, Borok Toyang, Menceh. Desa - Desa tersebut berada di kawasan Kabupaten Lombok Timur.
KUR Harus Berpihak Pada PMI, Bukan Pada Tekong PMI
KUR PMI dirasa masih belum berpihak bagi PMI, sebab masih banyak PMI yang berangkat dengan cara meminjam. Meminjem biaya pemberangkatan menjadi hal yang lumrah bagi calon PMI sebelum berangkat. Tapi bukan KUR PMI.
Diketahui bahwa, pemerintah saat ini mengalokasikan anggaran sekitar 20 teriliun untuk alokasi KUR PMI. Selain itu juga, anggaran tersebut digunakan untuk memberikan support pada kelompok usaha kecil menengah.
Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar atau Cak Imin berharap suntikan dana segar ini mampu dimanfaatkan oleh masyarakat, terutama pelaku usaha dan calon PMI.
"kita akan berikan pinjaman dengan bunga yang relatif rendah," terang Cak Imin seusai mengikuti rapat terbatas di Istana Kepresidenan Bogor, Jum'at 3/1/2025.
Sementara itu, Fauzan menilai perlu adanya perbaikan program KUR PMI dibandingkan sebelumnya. Sebab, Fauzan menilai mafia dalam KUR PMI juga relatif banyak.
Dari tatanan implementasi, KUR PMI kerap menjadi permainan Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) yang memberangkatkan. "karena tidak adanya kejelasan antara calon PMI yang meminjam, dengan P3MI yang memberangkatkan. Dananya dikelola langsung P3MI."
"Sementara itu untuk pengembalian pinjaman, dibebankan langsung ke PMI setelah di negara penempatan."
Perlu adanya keberpihak bagi PMI terkait dengan KUR PMI yang akan dijalankan oleh pemerintah. Terutama pada sisi jumlah, harus diketahui oleh PMI dan bukan hanya P3MI.
Ia bahkakn meminta kepada pemerintah untuk memberikan opsi mekanisme pengembalian, tidak hanya bulanan.
"Selain itu juga, terang Fauzan, mekanisme pengembalian harus diperjelas.Apakah perbulan, pertriwulan ataupun per musim panen."
Mindset "klo gk berhutang, gabisa punya apa2 atau klo gk minjem gabisa kerja" harus mulai dirubah.. Ingat, hutang dibawa mati, dan ajal itu diluar kendali.. Ngeri..