Artikel adbmi.org – Katakanlah Covid-19 memang benar adanya tapi seramnya hanya sebatas di isu. Semua anggaran masuk ke masalah pencegahan medisnya saja, akibatnya sektor yang lain tidak diperhatikan. Dampak dari isu Covid-19 ini tidak hanya di medis saja tetapi di segala sektor khususnya di sektor ekonomi, sangat terdampak, anjlok perekonomian kita.
Sudah tidak diperhatikan, PMI juga sulit melakukan pengirimn remitansinya karena “cuti tanpa gaji” dan kebijakan lockdown di negara penempatan yang akhirnya berujung pemulangan. Makin naik angka pengangguran khususnya di Kab. Lombok Timur yang notabene-nya pemasok PMI terbesar di NTB!!
“Sudah jatuh tertimpa tangga pula. Begitulah nasib beberapa Keluarga PMI Pekerja Migran Indonesia di masa Pandemi Covid-19 ini. Jangankan untuk mengirim remitansi ke keluaga di Kampung halaman, untuk bertahan hidup makan di negara penempatanpun susah. Terlebih mereka yang bekerja dengan sistem gaji harian. Lockdown ataupun pembatasan sosial oleh negara setempat, sama rumitnya buat mereka” tutur Roma Hidayat (Direktur ADBMI Foundation).
Apa yang dilakukan pemerintah? Belum ada pergerakkan strategis dalam menghadapi perekonomian kita yang anjlok, hancur babak belur di hajar isu Covid-19. Apalagi mau memperhatikan PMI, padahal penyumbang perekonomian daerah terbesar salah satunya dari PMI.
Yang bertanggungjawab atas tidak berjalannya perekonomian daerah dengan baik adalah Dinas UMKM dan Koperasi khususnya daerah Kab. Lombok Timur, merekalah yang mengatur perekonomian daerah. UMKM umum dan atau UMKM milik keluarga PMI banyak yang tutup. Yang memiliki pinjaman di koperasi-koperasi juga tidak sedikit dari keluarga PMI.
Irwan selaku Kabid Peminaan dan Pengawasan Koperasi dari Dinas UMKM dan Koperasi menjelaskan “UMKM di Kab.Lombok Timur sekitar 19.000 menurut data, hanya saja sifatnya tidak permanen. Untuk saat ini kami belum bisa memiliah mana yang UMKM umum dan mana UMKM milik PMI terkendala anggaran”.
Sementara itu, kondisi keluarga di rumah juga tak kalah memusingkan. Libur super panjang meski di isi pendidikan daring, ternyata memunculkan banyak masalah. Efek negatip gadget mulai makan korban; anak lebih banyak main tiktok, nonton content porno dan game online.
Bagi anak-anak PMI, jelas absennya orang tua karena sedang bekerja di luar negeri berakibat pada hilangnya instrumen kontrol. Maka muncul gejala baru, putus sekolah karena Nikah Dini dan maraknya kekerasan seksual yang melibatkan anak.
“Pernikahan dini memang sering terjadi di wilayah kita bahkan sebelum pandemi terjadi.” ungkapnya Fathiyah (Kabid Pemberdayaan Perempuan).
Kebijakan dari Pemerintah daerah dirasa belum bisa meng-cover efek dari “Takhayul” Covid-19 dengan optimal. Inilah peran pemerintah, jangan jadikan pandemi ini alasan untuk tidak melakukan kewajiban sebagaimana mestinya.
Comments