Upaya dalam memberikan pelindungan terhadap pekerja migran Indonesia (PMI) dimulai dengan pemetakkan Roadmap. Dibungkus dengan metode workshop agar lebih menjangkau lebih banyak audience.
Dalam mekanisme pekerja migran Indonesia (PMI), peran pemerintah desa sangat penting. Awal dari perjalanan PMI dimulai dari pemerintah desa. Sangat tepat jika roadmap merayap dari akar rumput lalu naik ke pemerintah yang lebih tinggi.
adbmi.org – Pemerintah desa memiliki peranan yang sangat penting dalam mewujudkan pelindungan pekerja migran Indonesia (PMI) di level desa.
Pemerintah desa menjadi ujung tombak semua informasi yang bisa diserap oleh masyarakat desa, terlebih dalam hal informasi yang mengenai pekerja migran Indonesia.
Dalam undang – undang nomor 18 tahun 2017 juga telah mengatur bagaimana peran dan fungsi, tugas dan wewenang dari pemerintah desa dalam hal pelindungan dan pemberdayaan pekerja migran Indonesia dan keluarganya.
Namun tak jarang, desa belum memahami tugas dan fungsi yang telah dibebankan oleh pemerintah level atas.
Merangkul Desa Terlibat Menguatkan Kelompok Rentan Pekerja Migran Indonesia
Advokasi Buruh Migran Indonesia (ADBMI Foundation) mendorong keterlibatan pemerintah desa dalam memberikan ruang aman bagi pekerja migran Indonesia di level desa. Bahwa desa seyogyanya memahami tugas dan fungsi yang tertera dalam UU Nomor 18 tahun 2017.
ADBMI Foundation bersama dengan AWO International mengupayakan terwujudnya migrasi yang aman dengan merangkul pemerintah desa untuk terlibat dalam penyempurnaan Roadmap pelindungan PMI di level desa.
Roadmap ini nantinya akan menjadi peta jalan ataupun petunjuk bagi pemerintah desa dalam mewujudkan migrasi yang aman bagi masyarakat desa.
Roadmap pelindungan PMI di tataran desa ini nantinya diniatkan untuk bisa diadopsi oleh semua desa di Kabupaten Lombok Timur. Terlebih Lombok Timur merupakan Kabupaten dengan jumlah pengiriman PMI terbesar di Nusa Tenggara Barat.
Comentarios