adbmi.org – Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak, Dari Talkshow, sampai dengan pembahasan naskah akademik dan ketidakhadiran DPRD Lombok Timur dalam agenda tersebut. Yayasan Advokasi Buruh Migran Indonesia tetap mendorong pemerintah daerah Kabupaten Lombok Timur untuk terbentuknya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di kabupaten Lombok Timur. Hal ini karena tingginya kasus yang menjadikan perempuan dan anak sebagai korban kekerasan.
Yayasan ADBMI sudah beberapa mengadakan kegiatan terkait dengan upaya mendorong pemerintah daerah dalam pembentukan Dinas PPPA Lotim, mulai dari mendorong pemerintah menyusun naskah akademik pembentukan Dinas PPPA Lotim sampai dengan kampanye melalui jejaring sosial maupun media massa. Ini sebagai langkah konkret ADBMI yang dibantu oleh AWO Internasional untuk memberikan pemberdayaan dan perlindungan terhadap perempuan dan anak secara maksimal.
Dalam talkshow yang di selenggarakan oleh ADBMI dan AWO Internasional, kepala unit pelindungan perempuan dan anak Polres Lombok Timur mengungkapkan ada sekitar 75 kasus yang sudah di tangani pernovember 2022 ini.
Photo Istimewa : Susan Kepala Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Lombok Timur saat menghadiri Talkshow yang diselenggarakan oleh ADBMI dan AWO International (19/11/2022).//Pemberdayaan Perempuan Pelindungan Anak, Dari Talkshow, Pembahasan Naskah Akademik Sampai Ketidakhadiran DPRD Lotim
“Dan kasusnya di dominasi terkait dengan kekerasan terhadap perempuan,” terang Susan Kanit Polres Lombok Timur saat menghadiri Talkshow, Sabtu 19/11/2022.
Susan juga menegaskan perlunya kerjasama yang baik antar semua lembaga dan masyarakat untuk mengatasi permasalah sosial yang menjadikan perempuan dan anak sebagai korban.
Dan bahkan, Kanit Reskrim Polres Lotim tersebut sepakat dengan upaya pembentukan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di kabupaten Lombok Timur.
“Ini sebagai salah satu upaya kita membantu dalam melindungi dan memberdayakan perempuan di Lombok Timur,” terang Susan.
Photo Istimewa : Fathiah (ujung kanan) Kepala Bidang Perlindungan Perempuan DP3AKB Lombok Timur saat menghadiri Talkshow yang diselenggarakan oleh ADBMI dan AWO International (19/11/2022).//Pemberdayaan Perempuan Pelindungan Anak, Dari Talkshow, Pembahasan Naskah Akademik Sampai Ketidakhadiran DPRD Lotim
Pembentukan Dinas PPPA Sudah Sampai Pada Akhir Pembahasan Naskah Akademik
Dorongan yayasan ADBMI dalam membantu mewujudkan pelindungan perempuan dan anak, kelompok rentan di kabupaten Lombok Timur tidak hanya sekali dua kali saja.
Bahkan ADBMI pernah mendorong pemerintah daerah Lombok Timur untuk mengupayakan adanya Unit Pelaksana Tugas Daerah Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (UPTD PPPA) yang fokus menangani kasus tersebut. Sehingga Lombok Timur menjadi kabupaten pertama di Nusa Tenggara Barat yang memiliki UPTD PPPA.
Sehingga, beberapa tahun belakangan ini ADBMI kembali mendorong pemerintah daerah untuk menjadikan UPTD PPA sebagai Dinas PPPA yang memilik tugas dan tanggung jawab mengatasi permasalah sosial penyakit masyarakat tersebut.
Sampai saat ini, upaya pembentukan Dinas PPPA tersebut telah rampung pada pembahasan akademik. Hal ini di sampaikan oleh Fathiah, kepala bidang pemberdayaan perempuan Dinas Pemberdayaan Perempuan Pelindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Lombok Timur.
Photo Istimewa : kiri – kanan, Fatih Kudus Jaelani (host), Susan Kanit PPA Polres Lombok Timur, Suroto Kepala Dinas Sosial Lombok Timur, Fathiah Kepala Bidang Perlindungan Perempuan DP3AKB Lombok Timur. (19/11/2022).//Pemberdayaan Perempuan Pelindungan Anak, Dari Talkshow, Pembahasan Naskah Akademik Sampai Ketidakhadiran DPRD Lotim
“Tinggal kita rapikan sedikit dan langsung di ajukan ke pemerintah Provinsi,” terang Fathiah Kabid PP DP3AKB Lombok Timur ketika ditanya oleh host saat mengikuti talkshow.
Dalam penyusunan naskah akademik ini terlibat pula para pakar akademik, kepala bagian Hukum kabupaten Lombok Timur, Kepala Bagian Organisasi Bupati Lombok Timur, DP3AKB Lombok Timur, Dinas Sosial Lombok Timur dan yayasan ADBMI.
Data UPTD PPA Lombok Timur perseptember 2022 mengungkapkan ada sekitar 20 kasus yang menyasar perempuan dan di dominasi kekerasan rumah tangga. Sementara kasus anak sekitar 109 kasus yang di dominasi kasus pernikahan dini dan kekerasan seksual.
Tingginya Kasus perempuan dan anak ini juga di rasa penting menjadi pertimbangan pemerintah daerah Lombok Timur mempercepat pembentukan Dinas PPPA di Lombok Timur.
Terlebih kinerja dari UPTD PPA Lombok Timur yang masih bernaung di bawah DP3AKB sangat terlihat jelas meskipun kurangnya personil dan penganggaran. Hal ini juga di ungkapkan oleh Suroto, Kepala Dinas Sosial kabupaten Lombok Timur.
“Dengan sumberdaya dan sumber dana terbatas, kinerja UPTD PPA Lombok Timur tidak diragukan lagi. Namun perlu adanya peningkatan sehingga menjadi dinas supaya lebih bisa terfokuskan penyelesaiannya,” terang Suroto yang juga mantan kepala dinas DP3AKB Lombok Timur tersebut.
Photo Istimewa : Suroto Kepala Dinas Sosial Kabupaten Lombok Timur saat menghadiri Talkshow yang diselenggarakan oleh ADBMI dan AWO International (19/11/2022).//Pemberdayaan Perempuan Pelindungan Anak, Dari Talkshow, Pembahasan Naskah Akademik Sampai Ketidakhadiran DPRD Lotim
DPRD Lotim Sebagai Penentu Anggaran Tak Pernah Hadir
Mencuatnya pertanyaan dimana keberadaan DPRD kabupaten Lombok Timur kian terus di perbincangkan. Bahkan saat talkshow berlangsung yang dibawakan oleh Fatih Kudus Jaelani, ia menanyakan keberadaan dewan perwakilan rakyat yang tak pernah hadir ketika di undang menghadiri Talkshow. Sudah beberapa kali.
Fatih Kudus yang juga menjadi wartawan di salah satu media ternama menyayangkan ketidakhadiran para ketua maupun anggota dalam pembahasan pembentukan Dinas PPPA di kabupaten Lombok Timur. Padahal, kepengurusan anggaran selalu menjadi tanggung jawab dewan perwakilan rakyat daerah.
Sebagaimana yang diungkapkan oleh Fathiah Kabid PP DP3AKB Lombok Timur, kasus perempuan dan anak merupakan kasus emergency. Sudah seyogyanya semua elemen kepemerintahan terlibat dalam menjalankan perlindungan dan pemberdayaan.
“Tinggal setelah naskah akademik selesai, lalu di serahkan ke provinsi. Selebihnya dorongan juga harus di suarakan ke para dewan kita di Lombok Timur,” terang Kabid PP DP3AKB tersebut.
Hal itu senada dengan yang disampaikan oleh Suroto, kadis sosial Lombok Timur. “Semakin banyak yang mengurus, semakin bagus. Terlebih adanya dukungan operasional juga menjadi pendorong kinerja pemberdayaan dan pelindungan yang baik.”
Comentarios