adbmi.org – Pelindungan PMI sampai saat ini dirasa masih kurang, berbagai masalah tentang PMI masih cukup sering terjadi khususnya di Lombok Timur. Pasalnya permasalahan ini timbul mulai dari pra-keberangkatan, pada saat bekerja di negara penempatan, sampai dengan kepulangannya ke kampung halaman.
ADBMI Foundation dalam agenda Workshop Pengembangan Roadmap Perlindungan Inklusif bagi Komunitas Pekerja Migran di Lesehan Rirana – Selong, dihadiri oleh setidaknya 17 lembaga baik dinas maupun swasta yang peduli PMI dan keluarga PMI.
Masalah mainstream yang cukup sering terjadi pada saat sebelum keberangkatan calon PMI atau pada saat mendaftar sebagai PMI adalah Penipuan. Sponsor atau Tekong abal-abal dengan janji manisnya selalu berhasil membuat para calon PMI ingin menggunakan jasanya, tentu melalui jalur yang tidak resmi “Unprosedural” atau ilegal. Dan para calon PMI tersebut juga minim informasi sehingga membuat rayuan dari Tekong selalu dimakan oleh para calon PMI.
Photo : Ahmad Wardi pada Workshop Pengembangan Roadmap Perlindungan Inklusif bagi Komunitas Pekerja Migran (29/06/2022)
“Pusat dari permasalahan PMI yang sering ditipu, human trafficking, dan sejenisnya itu berawal dari Hulu atau pra-keberangkatan” terang Ahmad Wardi selaku Kabid Penempatan Disnakertrans Lombok Timur pada Workshop Pengembangan Roadmap Perlindungan Inklusif bagi Komunitas Pekerja Migran di Lesehan Rirana pagi tadi (29/06/2022).
Pekerja Migran Indonesia (PMI) Ilegal atau tidak resmi atau Unprosedural terjadi akibat kekurangan informasi, sponsor resmi seperti apa calon PMI tidak sedikit yang tidak mengetahui, negara yang membutuhkan atau membuka lowongan bagi PMI juga tidak diketahui oleh calon PMI, serta Job Order yang dibutuhkan apa saja di negara penempatan sama sekali tidak diketahui.
Tambah Ahmad Wardi “Sekarang bagaimana kita semua yang hadir dalam kegiatan ini dapat bersinergi, dapat bekerjasama untuk meminimalisir atau bahkan menuntaskan masalah ini. Saya sangat setuju jika pekerjaan ini harus dikerjakan secara bersama-sama tidak hanya Disnakertrans” cetusnya.
Untuk itu perlu adanya penanganan khusus untuk calon PMI di level Desa, awal atau pra-keberangkatan dari para calon PMI tersebut. Pemerintah desa memiliki peranan penting dalam masyrakat yang ingin mencalonkan diri sebagai PMI. Namun perlu diketahui anggaran untuk PMI di level desa masih mengalami kendala karena kebutuhan administrasi setiap desa yang berbeda-beda.
Photo : Abdurahman pada Workshop Pengembangan Roadmap Perlindungan Inklusif bagi Komunitas Pekerja Migran (29/06/2022)
“Anggaran dari desa untuk program migrasi sehat belum sepenuhnya bisa teratasi” kata Abdurahman selaku Sekretaris Desa (Sekdes) Anjani yang juga hadir pada Workshop Pengembangan Roadmap Perlindungan Inklusif bagi Komunitas Pekerja Migran di Lesehan Rirana pagi tadi (29/06/2022).
Comments