adbmi.org – Pelayanan bagi PMI dan keluarganya seharusnya ada juga ditingkat desa. Sudah bukan rahasia lagi bahwa Lombok Timur menjadi lumbung pemberangkatan PMI ke luar negeri. Pada awalnya penduduk Lombok Timur pergi keluar negeri hanya segelintir orang karena tidak memiliki pemasukan atau pendapatan yang tetap untuk kelangsungan hidup mereka.
Seiring berjalannya waktu menjadi PMI malah menjadi budaya baru bagi masyarakat Lombok Timur untuk memperbaiki nasib dengan alasan yang berbeda – beda, pada umumnya adalah masalah ekonomi yang dirasa hasilnya tidak sesuai dengan apa yang dikerjakan selama di rumah sendiri. Saking banyaknya jumlah PMI kita yang berangkat keluar negeri, tentu pelayanan dan perlindungan bagi PMI dan keluarganya juga harus ditingkatkan .
Dalam Workshop Evaluasi Paertisipatif Kinerja Pemangku Layanan Pekerja Migrant ini banyak sekali kekurangan dari kinerja Disnaker selaku pemangku kebijakan ketenagakerjaan. Dalam workshop yang diselanggarakan ADBMI ini menghadirkan LSD dari 5 desa, Pemedes dari 5 Desa, SBMI, LPSDM, LIDI, Dinsos, UPTD PPA, BASNAS dan Perwakillan Disnaker.
Salah satu kekurangan yang paling banyak disorot adalah masalah pendataan dan anggaran bagi pelayanan PMI dan Ex-PMI yang tepat sasaran. Salah satunya yang disampaikan oleh Wisnu dari LIDI. Wisnu menjelaskan tetang tidak lengkapnya data yang dimiliki Disnaker tentang jumlah PMI yang difabel.
“Masalah Pendataan ini menurut saya sangat Krusial terutama bagi Difabel agar kita mengetahui orang tersebut difabel karena apa. Desa juga perlu melukakan edukasi tentang difabel agar dapat mendata difabel di tingkat desa.” Ujar Wisnu LIDI.
Selain masalah lain yang menjadi pokok pembicaraan peserta Workshop tentang anggaran pelayanan dan perlindungan PMI. Hal ini turut di sampaikan secara jelas oleh Sekdes Anjani, ia menuturkan bahwa sangat kebingungan untuk mengaggarkan pelayanan bagi PMI karena dana yang terbatas.
“Kami ingin meminta PEMDA KAB Lombok Timur, untuk mengundang Pemdes untuk membahas Perlindungan PMI dan Keluarganya. Kami menginginkan PEMDA peka terhadap perlindungan dan pelayanan bagi PMI dan keluarganya.” Sekdes Anjani
Desa adalah garda terdepan dalam perlindungan dan pelayanan PMI. Untuk meningkatkan kinerja desa memang sangat diperlukan anggaran khusus bagi perlindungan dan pelayanan PMI di Kab. Lombok Timur.
留言