adbmi.org – Beberapa waktu lalu, Muhammadiyah berkomitmen dalam mengadvokasi pekerja migran Indonesia (PMI), dan ada lima hal yang menjadi fokus Muhammadiyah dalam menjalankan kerja-kerja advokasi PMI.
Ada lima hal yang menjadi fokus utama dalam kerja-kerja advokasi muhammadiyah, sektor informal, aspek spiritual, aspek literasi, PMI setelah pulang dari negara penempatan, dan yang terakhir segi struktural.
Sebelumnya, Majelis Pemberdayaan Masyarakat (MPM) Pimpinan Pusat Muhammadiyah menyelenggarakan Sharing Session dengan PMI dari berbagai negara secara daring, Ahad (28/5).
Bahkan Bachtiar Dwi Kurniawan dalam sambutannya menyatakan, akan komitmen Persyarikatan dalam kerja-kerja advokasi PMI. Baik dari segi advokasi soal upah yang sesuai, perlindungan jiwa dan dari kekerasan, serta aturan kepabean bea cukai.
“Kami dalam hati, pikiran dan tindakan ingin berbuat untuk kemajuan dan kebaikan pekerja migran yang terpaksa harus berdiaspora mengadu nasib di negeri orang untuk kesejahteraan keluarganya,” ujarnya.
Foto: Muhammdiyah sedang berdiskusi dengan PMI via daring, (Sumber: Muhammdiyah.or.id)
Dilansir dari laman resmi muhammadiyah.or.id, berikut lima hal yang menjadi fokus dalam kerja-kerja advokasi Muhammdiyah:
Pertama, pada PMI yang bekerja di sektor informal (rumah tangga), Muhammadiyah melihat perlunya edukasi dua arah, baik kepada PMI maupun kepada warga negara yang mempekerjakan PMI tersebut dari pemerintah setempat.
Hal ini menurutnya diperlukan agar hak-hak PMI tetap terjaga sekaligus majikan yang bersangkutan tidak berani berbuat semena-mena.
Kedua, Muhammadiyah menurutnya memperhatikan advokasi dalam aspek spiritualitas. Tepatnya penyediaan tempat ibadah di negara rantau, termasuk bimbingan rohani secara rutin. Organisasi Islam seperti Muhammadiyah dan NU kata dia dapat dilibatkan untuk bagian ini.
Ketiga, Muhammadiyah menekankan adanya advokasi dari aspek literasi keuangan. Hal ini agar PMI bijak membelanjakan uangnya dengan visi jangka panjang dan tidak untuk keperluan konsumtif, sehingga ketika mereka pulang ke tanah air, mereka memiliki tabungan yang lebih dari cukup.
Keempat, Muhammadiyah menatap pada advokasi pemberdayaan para PMI setelah pulang ke tanah air. Kata Bachtiar, advokasi ini perlu dilaksanakan dengan basis klaster dan koordinasi regional berdasar tempat pengiriman PMI, agar mereka dapat diarahkan untuk membuka pekerjaan berdasar jenis usaha yang sesuai kemampuannya.
Kelima, Muhammadiyah melihat bahwa advokasi terhadap semua hal di atas adalah kerja yang harus dilaksanakan lewat jalur struktural. Muhammadiyah, kata Bachtiar siap melaksanakan ikhtiar ini agar PMI benar-benar terjamin kesejahteraannya.
“Ini kerja berat, kerja struktural. Harus ada kebijakan yang ada kebijaksanaannya, khususnya pada PMI-PMI supaya lebih mudah untuk sejahtera,” tegas Bachtiar.
Roma hidayat selaku ketua Yayasan ADBMI yang sekaligus menjadi Pimpinan Cabang Muhammadiyah Kabupaten Lombok Timur periode 2023-2027, menanggapi dengan baik hasil dari sharing yang dilaksanakan beberapa waktu lalu.
Masih roma hidayat, ADBMI yang memang concern terhadap isu-isu pekerja migran sudah mengupayakan hal ini dari tahun-tahun kemarin, mulai dari berkoordinasi dengan pemerintah desa, pemerintah kabupaten, bahkan menekan pemerintah supaya pelindungan terhadap PMI dan keluarganya menjadi prioritas.
“Saya senang jika isu pekerja migran ini menjadi fokus banyak kalangan, karena memang di Lombok, isu pekerja migran ini sudah menjadi momok. Sangat tepat jika pekerja migran mendapatkan perhatian dari segala pihak mengingat kasus-kasus yang sudah terjadi dari kapan tahun” ujar Roma Hidayat di Kantor ADBMI.
Comments