adbmi.org – Ombudsman NTB (Nusa Tenggara Barat) soroti banyaknya kasus yang menimpa para pekerja migran Indonesia (PMI) asal NTB. Kepala kewilayahan ORI NTB, Adhar Hakim mengungkapkan semua peristiwa ini harus ditanggapi dengan serius oleh pemerintah, tidak bisa hanya di lakukan oleh LSM ataupun Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupeten/Kota terkait.
“Perlu adanya upaya yang kuat dari pemerintah. Karena sektor permasalahan terkait banyaknya kasus PMI dimulai dari hulu dan merembet ke hilir,” ucap Adhar Hakim saat di temui di kantor ADBMI Lombok Timur, Kamis, 23/6/2022.
Adhar menilai lemahnya pengawasan dan pembinaan calon PMI dari pemerintah, terutama pemda menjadi faktor utama banyaknya kasus yang menimpa PMI.
Dari catatan ORI NTB, selama ini permasalahan PMI tersebar di sektor hulu hingga hilir. Hulunya berkaitan dengan pendaftaran hingga pemberangkatan dan hilir mengenai penempatan PMI di negara tujuan.
Adhar juga sangat mendukung pembentukan Layanan Terpadu Satu Pintu (LTSP) untuk menunjang pengurus PMI, ia menilai langkah tersebut sangat efektif untuk mengurangi permasalahan di hulu terutama terkait administrasi.
“Satu contoh, KTP. Kita kerap kali menemukan KTP dari CPMI yang tidak sesuai dengan daerah asal. Ini sudah menjadi permasalahan,” cetus Adhar.
Photo Istimewa : Kepala Kewilayahan Ombudsman NTB saat menyambangi kantor ADBMI, Selong – Lombok Timur, 23/6/2022.
Diwaktu yang sama, Roma Hidayat ketua yayasan ADBMI Lombok Timur juga memiliki pandangan yang sama terkait banyaknya permasalahan disektor pekerja migran.
Ia menilai, bukan hanya pasca penempatan, bahkan sebelum penempatan juga kerap kali PMI menjadi korban dari praktik yang tidak sehat dalam bermigrasi.
“Jika kita melihat data yang di miliki ADBMI, permasalahan PMI sudah di mulai dari pra pemberangkatan menjadi pekerja migran,” ucap ketua yang akrabnya di sapa Roma tersebut.
NTB, sambung Roma, merupakan basis pekerja migran Indonesia, tapi lemah dalam sisi pengawasan dan pembinaan sampai saat ini. Terbukti dari banyaknya kasus yang bermunculan.
“Lagi – lagi kasus yang sama saja yang kita urus. Kecelakaan kerja, tidak adanya tunjangan, penipuan sampai dengan ditemukannya dokumen ganda yang dimiliki oleh PMI,” cetus Roma.
Ia menambahkan, “ini semua karena pengawasan dan perlindungan yang lemah dari pemerintah. Alhasil, masyarakat juga menjadi korban dari praktik yang tidak sehat.”
Comments