Saiful Hamdani (28) tak pernah menyangka bahwa niatannya untuk pergi bekerja sebagai pekerja migran ke Polandia akan sirna. Pemuda asal desa Dasan Borok kecamatan Suralaga kabupaten Lombok Timur ini mengalami gagal pemberangkatan karena perusahaan penyedia jasa yang akan memberangkatkannya mengalami permasalahan.
Photo Istimewa : Saiful salah satu CPMI Polandia yang membangun usaha es kelapa muda untuk membayar hutang.
adbmi.org – Gerobak berukuran 2 x 1 meter itu berada tepat di pinggir jalan raya depan kantor desa Dasan Borok. Gerobak yang terbuat dari papan kayu yang di cat warna – warni tersebut sudah ada sejak empat bulan yang lalu.
Pemilik gerobak itu adalah tiga pemuda desa setempat, Saiful, Sadaruddin dan salah satu temannya.
Mereka menyediakan es kelapa muda. Tentu dengan beberapa varian rasa dengan harga yang relatif murah, Rp. 5.000 pergelas.
Setiap pagi sampai sore hari, gerobak itu selalu menjadi ladang mata pencarian bagi ketiga pemuda tersebut. Bukan tanpa alasan mereka berani membuka lapak es kelapa muda dipinggir jalan. Namun niatannya adalah untuk membayar hutang.
“Kami adalah calon pekerja migran Polandia yang gagal berangkat,” ucap Saiful sembari mengingat perjuangannya bersama rekannya dalam meminta haknya.
Saiful adalah satu dari ratusan calon pekerja migran Indonesia (CPMI) Polandia yang gagal berangkat. Mereka adalah CPMI yang di rekrut oleh perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia (P3MI) yang resmi.
Mereka mendaftar setahun yang lalu melalui PT Bagoes Bersaudara yang berkantor di PTC Pancor Selong Lombok Timur. Rata – rata, mereka dimintai uang jaminan sebesar 15 juta rupiah. Angka yang terbilang besar bagi pemuda yang belum memiliki penghasilan yang tetap seperti Saiful.
Photo Istimewa : Saiful salah satu CPMI Polandia yang membangun usaha es kelapa muda untuk membayar hutang.
Ia bahkan menceritakan awal mula informasi pembukaan pendaftaran sampai dengan dibukanya pemberangkatan ke Polandia yang di terima dari Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi kabupeten Lombok Timur.
“Kami ikut seminar mengenai PT Bagoes Bersaudara di kantor Disnakertrans Lotim setahun yang lalu,” Cetus saudagar es kelapa muda tersebut.
Sudah tak bisa dihitung lagi dengan jari jemari berapa kali ia meminta haknya bersama dengan rekannya. Ia hanya meminta uangnya dikembalikan jika tak bisa di ke Polandia.
Ia juga menceritakan beberapa rekannya yang meminjam uang, menggadaikan sawah sampai dengan menjual barang berharga demi biaya berangkat menjadi pekerja migran.
“Siapa yang tak tergiur dengan gaji 14 juta perbulan,” cetus Saiful sembari menyebutkan nama – nama rekannya.
Menariknya, meskipun Saiful memiliki hutang belasan juta tapi jiwa sosialnya tak pernah padam. Ia bersama rekan – rekannya menggratiskan es kelapa muda bagi anak – anak sekolah dasar yang hafal ayat – ayat pendek.
Tak jarang mereka bergerombol datang ke lapaknya untuk membaca ayat – ayat pendek. Setiap Minggu, selalu ada anak – anak yang datang.
Ia berharap, dengan kegiatan sosial yang dijalankan ini usaha yang dijalankan dipermudah oleh yang mahakuasa. Serta upaya yang dijalankan bisa berbuah manis.
*****
Photo Istimewa : Usman satgas perlindungan PMI kabupaten Lombok Timur.
PT Bagoes Bersaudara merupakan P3MI yang resmi dan sudah memiliki surat izin penempatan PMI ke Polandia. P3MI ini memiliki beberapa cabang di kabupaten kota di Indonesia. Salah satunya di kabupaten Lombok Timur.
Dengan menjanjikan para CPMI gaji belasan juta perbulan, akhirnya ada ratusan CPMI yang bisa di rekrutnya.
Satgas perlindungan PMI Lotim, Usman menuturkan pada Jum’at (10/6/22) lalu, total CPMI yang ditanggulangi sebanyak 226 orang. Rata rata berasal dari kabupaten Lombok Timur.
Dengan total kerugian sebesar 3,5 miliar, para CPMI menuntut PT Bagoes Bersaudara diberikan sanksi yang serius.
Akhirnya, PT Bagoes Bersaudara (PT BB) resmi diberhentikan sementara sebagai salah satu perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia (P3MI) oleh direktur jendral pembinaan penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan tenaga kerja. Hal ini dibuktikan dengan surat keputusan nomor 3/157/HK 03.01/V/2022.
Comments