Adbmi.org – Yayasan Advokasi Buruh Migran Indonesia mendorong pelindungan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Lombok Timur dengan menyusun draf peraturan daerah untuk mengurangi kekerasan terhadap perempuan dan anak. ADBMI menyusun draf perda tersebut bersama dengan akademisi, Lembaga Sosial Desa (LSD) dan juga pemerintah daerah Lotim yang diwakili oleh bagian Hukum Sektariatan Daerah Lombok Timur.
Yayasan ADBMI berupaya menciptakan Kabupaten Lombok Timur yang layak anak dan juga ramah terhadap perempuan dengan mengupayakan pembentukan sebuah dinas yang bernama Dinas Pelindungan Perempuan Pemberdayaan Anak (DPPPA) Lotim yang semulanya bernama UPTD PPA. Selain itu juga pembentukan Dinas Perempuan dan Keluarga Berencana (DPKB) Lotim.
Sebelumnya, ADBMI dan DP3AKB, serta jajaran stakeholder di Lombok Timur sudah melakukan diskusi yang menghasilkan sebuah NA Perda Pembentukan Dinas PPPA dan DPKB Lotim sehingga perlu untuk ditindak lanjuti.
Widya Harwin Manajer Proyek Yayasan ADBMI membenarkan bahwa sudah ada diskusi dengan pemda yang diwakili beberapa jajaran dinas dan juga stakeholder terkait untuk penyusunan draf yang menjadi cikal bakal Perda pembentukan Dinas PPPA dan Dinas PKB Lombok Timur.
“Kita sebelumnya sudah menyusun draf perda sebagai landasan untuk pembentukan dua dinas baru, istilahnya pemecahan satu dinas yaitu DP3AKB menjadi dua dinas yaitu Dinas PPPA dan juga Dinas PKB,” terang Widya Harwin,11/12/2023.
Masih Widya Harwin,”pembentukan dinas ini penting untuk memacu kinerja UPTD PPA yang di gawangi pejabat Eselon IV. Jika berhasil, kinerjanya akan lebih focus dan maksimal dalam pelindungan dan pemberdayaan.” ***** Jalan Panjang Nan Berliku Wujudkan Kabupaten Layak Anak dan Ramah Terhadap Perempuan
Photo Istimewa : Dialog Pembahasan Draf perda pembentukan dinas PPPA dan Dinas PKB di Lombok Timur yang diselenggarakan oleh Yayasan ADBMI,8/12/2023.
Kabupaten Lombok Timur pada awal tahun 2023 menempati peringkat lima besar se-Indonesia sebagai Kabupaten dengan tingkat kekerasan terhadap perempuan dan kekerasan terhadap anak tertinggi di Indonesia. Dengan ini, keberadaan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pelindungan Terhadap Perempuan dan Anak (UPTD PPA) di bawah payung DP3AKB masih belum maksimal.
Sementara itu, Yayasan ADBMI sudah lama mendorong terbentuknya Dinas yang memiliki focus pada tugas dan fungsi pelindungan dan pemberdayaan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Lombok Timur. Namun sampai saat ini, masih perjalanannya masih panjang.
Muhammad Saleh selaku Akademisi Hukum Universitas Gunung Rinjani mengungkapkan bahwa perjalanan masih panjang dan harus ada andil dan niat baik dari Pemerintah Daerah Lombok Timur. Hal tersebut di ungkapkan pada saat mengikuti dialog pembahasan Draf Perda pembentukan Dinas PPPA dan Dinas PKB di Lombok Timur yang di selenggarakan oleh Yayasan ADBMI pada Jum’at, Desember 2023 lalu yang bertempat di Cocoday Pringgasela Kecamatan Pringgasela.
Ia mengungkapkan bahwa peluang terbentuknya masih ada, “masalahnya adalah apakah Pemda memiliki komitmen atau nggak.”
Masih Muhammad saleh, “ kalaupun misalnya pemda berkeinginan mestinya pada tahun anggaran 2024 harus dianggarkan atau minimal dianggaran perubahan. Selanjutnya draf NA dan draf perda sudah masuk dalam prolegda 2024.” Selaku akademisi Hukum, Muhammad Saleh juga menyebutkan beberapa tahapan pembentukan peraturan daerah secara umum.
“pertama di mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan tingkat satu dan dua,, pengesahan atau penetapan dan terakhir pengundangan,” terang Muhammad Saleh.
“dan posisi kita saat ini masih sedang menyusun (draf perda),” tutupnya.
Comments