adbmi.org – ADBMI (Advokasi Buruh Migran Indonesia), sebuah LSM yang berfokus pada perlindungan pekerja migran, mengingatkan Pemerintah Provinsi NTB untuk segera melakukan terobosan kebijakan dalam melindungi pekerja migran melalui optimalisasi dana zakat yang dikelola oleh BAZNAS. Hal ini penting mengingat pekerja migran dan keluarganya memiliki kondisi yang memenuhi syarat sebagai penerima manfaat zakat (asnaf) menurut syariat Islam, yaitu kategori miskin, ibnu sabil, dan ghorimin (orang yang terlilit utang).
BAZNAS sebagai lembaga resmi yang dibentuk pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden No. 8 Tahun 2001 dan diperkuat dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, memiliki mandat untuk menghimpun dan menyalurkan zakat, infaq, dan sedekah secara transparan dan akuntabel. Di NTB, BAZNAS telah menyalurkan dana zakat kepada berbagai kelompok penerima manfaat sesuai dengan prinsip keadilan dan kemaslahatan.
Namun, fakta menunjukkan bahwa potensi zakat di NTB, yang diperkirakan mencapai Rp2,8 triliun per tahun, baru berhasil dikumpulkan sekitar 7 persen. Kendati demikian, pada tahun ini, BAZNAS NTB berhasil melampaui target dengan menghimpun Rp40 miliar, melebihi proyeksi awal Rp33 miliar. Capaian ini menjadi bukti bahwa masih terdapat peluang besar untuk mengoptimalkan pengelolaan zakat.
ADBMI mendesak Gubernur dan wakil Gubernur NTB terpilih Iqbal-Dinda untuk mengambil langkah strategis dan inovatif dalam melibatkan BAZNAS sebagai mitra untuk memberdayakan dan mereintegrasi pekerja migran NTB. Iqbal yang merupakan mantan diplomat, karir dengan pengalaman panjang dalam isu perlindungan warga negara, termasuk pekerja migran, sebelumnya telah menangani berbagai persoalan terkait di tingkat internasional. Setelah pensiun, Iqbal mencalonkan diri sebagai Gubernur NTB pada Pilkada 2024 dan terpilih. Selama masa kampanyenya, ia berjanji untuk lebih progresif dalam memajukan perlindungan pekerja migran asal NTB. Karena itu, ADBMI menaruh harapan besar pada kepemimpinannya untuk memenuhi janji-janji tersebut.
“Pekerja migran tidak hanya memberikan kontribusi besar terhadap perekonomian daerah melalui remitansi, tetapi juga menghadapi tantangan sosial-ekonomi yang membutuhkan perhatian serius,” ungkap Roma Hidayat Ketua ADBMI.
“Jika Pemerintah NTB gagal menghadirkan kebijakan perlindungan yang komprehensif, maka ADBMI akan menyampaikan ‘sambutan takziah’ kepada pemerintahan Iqbal-Dinda karena mengabaikan hak dan masa depan pekerja migran,” tegas Roma Hidayat.
ADBMI mencatat beberapa poin untuk optimalisasi dana zakat yang dapat diarahkan untuk beberapa program, diantaranya :
1. Program pelatihan keterampilan bagi keluarga pekerja migran.
2. Modal usaha produktif untuk pekerja migran yang kembali ke daerah asal.
3. Pendampingan bagi pekerja migran yang terlilit utang atau membutuhkan reintegrasi sosial.
ADBMI menekankan perlunya sinergi antara BAZNAS, pemerintah daerah, dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) untuk memastikan keberlanjutan program perlindungan dan pemberdayaan ini. Selain itu, ADBMI mendorong Pemerintah NTB untuk memperkuat regulasi yang mendukung penggunaan zakat bagi pemberdayaan pekerja migran.
“Potensi zakat yang ada harus dimaksimalkan untuk memberikan solusi nyata bagi ribuan keluarga pekerja migran di NTB. Keberhasilan BAZNAS dalam pengumpulan zakat harus diikuti dengan distribusi yang tepat sasaran dan berkelanjutan,” tambahnya.
ADBMI berharap Pemerintah Provinsi NTB dapat menjadikan isu ini sebagai prioritas utama dalam rangka menciptakan kebijakan perlindungan pekerja migran yang inklusif dan berkeadilan, sesuai dengan prinsip syariat Islam dan nilai-nilai kemanusiaan.
Dilansir dari data Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja mIgran Indonesia (BP3MI) Nusa Tenggara Barat menyebut sekitar 31 ribu PMI yang berangkat ke luar negeri. Dari 31 ribu tersebut, sekitar 10 ribu PMI asal NTB yang berangkat dari luar daerah.
Комментарии