adbmi.org – Bupati Lombok Timur terima penyerahan roadmap pelindungan pekerja migran Indonesia dari tim penyusun yang di inisiasi oleh ADBMI Lombok Timur. Penyerahan roadmap ini langsung di terima oleh Bupati Drs. H. Sukiman Azmi beserta sekertaris daerah di ruangannya pada Jum’at pagi, 22 Juli 2022.
Roadmap ini merupakan hasil penyusunan yayasan ADBMI yang di dukung penuh oleh AWO Internasional. Adapun tim penyusun roadmap ini terdiri dari tim yang di bentuk langsung oleh ADBMI dan bantu oleh LSM, OPD, LSD dan juga pemerintah desa di desa program.
Roadmap perlindungan PMI ini bertujuan untuk meningkatkan perlindungan PMI yang di mulai dari tataran desa. Desa sebagai gerbang pembuka dari tataran administrasi harus mampu dibekali informasi bahkan juga harus bisa memberikan pelindungan yang kuat bagi masyarakat.
Photo Istimewa : Bupati Lombok Timur Drs. H. Sukiman Azmi saat menerima tamu dari tim penyusun roadmap pelindungan pekerja migran ADBMI.
Dalam kesempatan ini, Bupati Lotim mengungkapkan apresiasinya terkait adanya kepedulian terhadap upaya pelindungan pekerja migran Indonesia yang ada di Lombok Timur.
Bupati Lotim tersebut juga mengungkapkan bahwa kehadiran ADBMI sampai saat ini sudah sangat membantu dan memfasilitasi pelindung dan pemberdayaan PMI di Lotim.
“Pengertian saya berarti ADBMI hadir untuk menyelesaikan masalah PMI kita sampai saat ini. Selain pelindung, pemberdayaan juga sudah dilakukan dengan baik,” ungkap Bupati Lotim tersebut.
Ia menambahkan, yang harus di antisipasi dan diperhatikan dengan seksama oleh pemerintah adalah masalah yang belum terjadi.
“Masalah yang belum terjadi ini yang harus kita gencarkan penanganannya. Melalui sosialisasi dengan kerjasama dengan semua elemen,” cetusnya.
Photo Istimewa : Muhnan perwakilan ADBMI saat memaparkan roadmap pelindungan PMI yang dibuat.
Di tempat yang sama, Muhnan perwakilan ADBMI mengungkapkan bahwa roadmap pelindungan PMI ini ditulis berdasarkan pengalaman dan riset yang sudah lama dilakukan di 5 desa di Lombok Timur dengan cara membentuk komunitas di tataran desa yang fokus pada isu pekerja migran Indonesia.
“Pertimbangan 5 desa ini karena banyak kasus, mulai dari penipuan, pemberangkatan ilegal dan lain sebagainya,” terang Muhnan.
Muhnan berharap, melalui roadmap ini diharapkan menjadi replika untuk pelindungan PMI di Lombok Timur. Selain itu juga bisa diterapkan oleh kabupaten/kota di NTB.
Ia menambahkan, sejak tahun 2004 ADBMI sudah membentuk 70 organisasi komunitas di tataran desa yang bernama Lembaga Sosial Desa. LSD ini yang menjadi motor penggerak di tataran desa untuk membantu menangani kasus pekerja migran.
Selain itu, Lalu Muhammad Ansori mengungkapkan bahwa roadmap ini bukan miliknya ADBMI, tetapi roadmap ini di hajatkan kepada para pihak, baik pemerintah daerah sampai jajaran desa untuk pelindung pekerja migran Indonesia
Jadi, semua bersinergi memberikan pelindungan kepada para pekerja migran beserta keluarganya.
“Mulai dari lembaga pendidikan, pemerintah, lembaga swasta bisa menyuarakan dan memberikan pelindungan kepada PMI,” cetus Lalu Muhammad Ansori yang akrabnya di sapa miq coy tersebut.
Kommentare