Balai Pelayanan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) Nusa Tenggara Barat serta Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertras) menjadi stakeholder utama wujudkan pelindungan dan pemberdayaan pekerja migran Indonesia. BP3MI dan Disnakertras kabupaten/kota menjadi juru kunci mewujudkan migrasi yang aman dan sehat serta berdokumen.
Dua OPD tersebut adalah yang bertanggungjawab atas keberlangsungan hidup para pekerja migran Indonesia di negara penempatan. Tak hanya itu, sepulangnya para PMI, tugas mereka juga memberdayakan.
Kita tidak bisa menutup mata, kedua OPD tersebut tidak bisa berjalan sendiri - sendiri. Perlu adanya kerjasama para pihak, baik tingkat OPD, ormas, NGo dan organisasi lokal level desa. Sebab, muara dari semua permasalahan PMI harus diselesaikan dengan gotong royong bersama.
adbmi.org - Kepala Balai Pelayanan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) Nusa Tenggara Barat Noerman Adhiguna berjalan beriringan dengan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertras) Kabupaten Lombok Timur, M. Khairi.
Entah apa yang ada di benak mereka melihat banyaknya para pemburu berita menghampiri mereka.
Noerman sapaan akrabnya terlihat letih membendung kepedihan yang mendalam. Ini sudah ke 34 kalinya ia melihat keranda mayat mendarat di Nusa Tenggara Barat. Mayat - mayat tersebut bergelar pahlawan devisa.
Beberapa kali ia mencoba tersenyum, mengusap keringat dibawah terik matahari siang, Jum'at, 09/08/2024, Kala mengawal Jenazah Gafur warga Desa Waringin Kecamatan Suralaga Kabupaten Lombok Timur menuju peristirahatan terakhirnya.
Baju batik yang ia kenakan terlihat basah oleh keringatnya. Entah karena siang itu mentari begitu terik, atau karena banyaknya pertanyaan tentang "kinerjanya" mengawal pekerja migran Indonesia asal NTB.
Ada puluhan wartawan mengikutinya, mengawal gerak gerik pelindung PMI tersebut. Salah gerak, vatal baginya dan instansi yang diembannya.
Perlu Kerjasama Semua Pihak Wujudkan Migrasi Aman
Ketua Advokasi Buruh Migran Indonesia (ADBMI), Roma Hidayat mengecam keras peristiwa penembakan yang menghilangkan nyawa Gafur di Malaysia. Peristiwa tersebut menjadi pilu dan pelajaran bagi bersama.
Roma menilai perlu adanya kerjasama para pihak, terutama kepekaan pemerintah desa dalam mengkawal isu Migrasi Aman.
"Semua pekerja migran Indonesia bermuara di desa. Maka penting desa juga peka dan terlibat," tegas ketua ADBMI Foundation tersebut.
Undang - undang nomor 18 tahun 2017 tentang Pelindungan dan pemberdayaan pekerja migran Indonesia dan keluarganya. UU tersebut sudah jelas mencatat tugas dan fungsi pemerintah pusat, daerah sampai level desa.
"Dengan adanya dana desa, seharusnya bisa dilakukan untuk memfasilitasi masyarakat," tegas Roma.
Hanya saja, sambung Ketua ADBMI tersebut, masalahnya bermuara pada ketidaksepahaman desa. Isu PMI tidak dianggap serius. "Hanya menjadi permasalahan yang sudah mengakar. Masyarakat sudah terbiasa menjadi PMI, jadi bukan tanggung jawab desa."
Roma mendorong perlunya kerjasama semua pihak. Dari level atas sampai ke masyarakat.
Comments