Akademisi UGR Sayangkan Minimnya Keterlibatan Perbankan Berdayakan Ekonomi PMI

Peran perbankan dalam pemberdayaan ekonomi di tengah-tengah keluarga pekerja migran Indonesia (PMI) sangat penting. Pengelolaan remitance dikeluarga PMI akan sangat terbantu jika pemberdayaan ekonomi dapat dilaksanakan. Pasalnya keluarga PMI bisa dikatakan buruk dalam hal pengelolaan remitance. Akademisi UGR mengingatkan pentingnya peran perbankan untuk keluarga PMI.

adbmi.org - Pekerja migran Indonesia mengirimkan remitansi melalui bank. Uang yang kirimkan ke keluarga disalurkan melalui bank yang ada di daerah asal. 

Banyak aliran dana dari pekerja migran Indonesia ditranfer melalui perbankan. Terutama gaji yang dikirimkan ke keluarga PMI. 

Tapi perbankan masih dirasa belum terlibat secara penuh dalam pemberdayaan masyarakat kelompok rentan Pekerja Migran Indonesia. Hal itu diungkapkan oleh Dr. Saleh akademisi Universitas Gunung Rinjani Lombok Timur. 

Dr. Saleh menilai keikutsertaan perbankan dalam pemberdayaan PMI akan sangat membantu masyarakat dan pemerintah daerah. "Tapi faktanya, setahu kami belum ada keterlibatan perbankan dalam pemberdayaan keluarga PMI." 

Dr. Saleh mengungkapkan hal demikian seusai menghadiri Uji Publik Draf Peraturan Desa dan Bupati Lotim tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang dilaksanakan di Universitas Gunung Rinjani pada kamis, 26 September 2024. 

Selaku tim penyusun Draf Peraturan Bupati Lotim tentang pemberdayaan sosial ekonomi PMI, Dr. Saleh menyebutkan pentingnya Bank terlibat dalam pemberdayaan ekonomi PMI.

"Perbankan harus terlibat dalam pemberdayaan ekonomi PMI," terang Dr. Saleh selaku tim perumus. 

Diketahui Draf Peraturan Bupati Lotim ini merupakan penguatan atas Peraturan Daerah atau Perda kabupaten Lombok Timur nomor 5 tahun 2021 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dan Keluarganya. 

"Selain itu juga ada BAZNAS, Dinsos, UMKM juga terlibat dalam pemberdayaan serta OPD lainnya." 

Sebelumnya, Roma Hidayat selaku ketua ADBMI Foundation dan juga pemerhati PMI menyayangkan belum ada transparansi terkait dengan CSR dari perbankan. Khususnya untuk pengelolaan hasil devisa negara dari kiriman PMI. 

Roma menilai perbankan hanya fokus pada peminjaman modal bagi calon PMI. "Sementara ini, perbankan hanya fokus kerjasama dengan P3MI untuk pengajuan peminjaman modal menjadi PMI." 

Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Nusa Tenggara Barat mencatat pada tahun 2023 angka remitansi yang masuk ke NTB 524 Milyar. Angka tersebut turun dibandingkan dengan tahun 2022 yang tercatat sekitar 609,8 milyar dan 2021 tercatat 1,02 triliun.