Advokasi Buruh migran Indonesia (ADBMI Foundation) bersama dengan pemerintah Desa (pemdes) di Lombok Timur menjalin kerjasama untuk mewujudkan perlindungan pekerja migran berbasis desa. Perlindungan pekerja migran ini dituangkan dalam Roadmap yang disusun oleh pemerintah Desa, LSD dan masyarakat setempat.
Diharapkan Roadmap perlindungan pekerja migran ini bisa menjadi peta jalan bagi pemerintah Desa dalam mewujudkan migrasi aman di level desa.
Lalu Husni Ansori selaku fasilitator menyebutkan bahwa Roadmap pelindungan pekerja migran ini sangat penting bagi pemerintah Desa. “Apalagi pemerintah sedang mendorong pembangunan yang berbasis inklusi,” terangnya, 26/6/2024 kemarin di desa Kalijaga Timur.
Perlindungan pekerjaan migran bertujuan untuk mewujudkan pembangunan yang berbasis inklusi. Di samping itu juga untuk memperkuat ketahanan ekonomi, sosial dan juga ketahanan hukum bagi PMI dan keluarganya.
“Di samping itu juga, untuk menurunkan angka migrasi tidak berdokumen untuk meminimalisir resiko dan kerentanan PMI,” terang Husni Ansori saat workshop penyempurnaan Roadmap perlindungan pekerja migran.
Di waktu yang bersamaan, Hamdi selaku sekretaris desa (sekdes) Kalijaga Timur memberikan apresiasi atas kinerja yang diberikan oleh para pengurus LSD Kalijaga Timur. Salah satunya dengan adanya usulan Roadmap yang disusun oleh LSD, pemdes dan masyarakat.
Selain itu juga Hamdi berharap dengan adanya roadmap atau peta jalan ini, bisa menekan kasus-kasus PMI yang ada di desa.
“Sampai saat ini, sudah beberapa laporan masuk dan dikerjakan oleh LSD, terutama laporan tentang kasus PMI,” terang Hamdi.
Untuk sementara roadmap perlindungan pekerja migran berbasis Desa ini akan dilaksanakan di desa dampingan ADBMI. Road map ini akan dicanangkan menjadi rujukan bagi semua pemerintah desa yang ada di Kabupaten Lombok Timur.
Comments